Indonesian National Holiday 2009

admin

Dear Customers,

Due to our country national holiday starting September 18th until September 23th, DIMULTI management decide for operational activity will be re-open on September 28th.

If you have any other question regarding to type approval process don’t hesitate to contact us

Thank you for your kind attention.

Best regards,
DIMULTI, CV
Type Approval Partnersip

admin

Malang, E Java (ANTARA News) – All villages in Indonesia are expected to be covered by telecommunications networks and have access to the Internet, a minister said.

Information and Communication Ministers M Nuh said here on Friday that the total number of villages in Indonesia which had not yet been covered by telecommunications networks reached 31 thousand and at the end of 2009 or early in 2010 at the latest, they all were expected to have been covered by the facilities.

“All villages, including the remote ones, will be able to enjoy telecommunication networks, including the Internet early in 2010 at the latest,” the minister said on the sidelines of the inauguration of an Internet access at Brawijaya University`s smart house in Malang.

The minister said that in order to provide telecommunications networks and the Internet, the government had set aside a fund of Rp2 trillion in 2009.

He said that after the villages were covered with telecommunications and Internet networks, the next thing that had to be thought was how to increase villagers` financial reaches because with the Internet facility the people could make economic transactions among themselves.

Besides the connection facilities, the other important thing was that the content of the Internet, particularly those with regard to the e-education and e-health programs.

He said that after telecommunications and the Internet had covered all villages in the country which totaled 72 thousands, the government targeted that each of them would also have a smart house which was equipped with the necessary facilities, including the Internet.

The minister said that the Ministry of Information and a number of state-owned higher institutions such as the Bandung Institute of Technology (ITB), the University of Indonesia (UI), the Surabaya Institute of Technology (ITS), the University of Airlangga (Unaiar) and the Padjadjaran University (Unpad), were conducting a study and research on the impact of the Internet on the social, economic and cultural life of the people in the rural areas.

Source: ANTARA News

admin

Jakarta – Prosedur Depkominfo sebelum dalam beberapa minggu ke depan total menghentikan pengajuan permohonan sertifikat Blackberry yang diajukan RIM diklaim dilakukan secara profesional. Permintaan RIM seperti melakukan feasibility study dan penertiban Blackberry ilegal dikatakan telah dipenuhi.

Dikutip detikINET dari keterangan tertulis, Minggu (28/6/2009), Depkominfo melakukan upaya itu secara hati-hati mempertimbangkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kanada, negara asal RIM.

Pasalnya, hubungan dagang dua negara telah terjalin kooperatif dan membawa manfaat. Adapun prosedur penghentian total pemberian sertifikasi telah dilakukan sebagai berikut:

  1. Mengundang Kedutaan Kanada dan RIM duduk bersama melakukan pembahasan bersama Departemen Kominfo tanggal 15 Juni 2009.
  2. Mengundang penyelenggara telekomunikasi (PT Telkomsel, PT Excelcomindo Pratama dan PT Indosat) dan Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan (dalam hal ini Ditjen Bea Cukai) mengkonsolidasikan sikap pihak Indonesia tanggal 22 Juni 2009. Penyelenggara telekomunikasi dan instansi pemerintah itu mendukung rencana kebijakan Depkominfo.
  3. Mengundang Asosiasi Importir dan Pedagang Telepon Genggam yang sejumlah anggotanya selama ini banyak melakukan impor BlackBerry untuk didengar sikapnya pada tanggal 26 Juni 2009. Para importir dan pedagang itu mendukung rencana kebijakan Depkominfo.

Masalah Layanan Purna Jual

Ketika Asosiasi Importir dan Pedagang Telepon Genggam menghendaki sejumlah anggota yang diakui keahliannya dalam melakukan layanan purna jual sendiri, Depkominfo tak otomatis menyetujuinya dengan alasan menghargai tingkat keahlian dan standar kelayakan layanan purna jual yang ditetapkan RIM.

RIM dikatakan berhak menetapkan standar minimal keahlian. Hanya saja kepastian pendirian service centre tak boleh terlalu lama. Untuk mendirikan service centre secara fisik memang butuh waktu, tapi yang penting kepastian secara legal formal.

Formatnya juga bisa mengambil bentuk yang beragam, di antaranya bermitra dengan pihak lokal mengingat kemampuan SDM cukup banyak yang mumpuni dengan tinggal menyesuaikan pada standar kualifikasi RIM.

Sumber: Detikinet